By: Dori Efendi
(Mahasiswa S2 Ilmu Politik, National University of Malaysia)
PENGENALAN
Berkembangnya wacana globalisasi merupakan pertanda dari agin perubahan mulai dari sistem teknologi informasi, ekonomi, politik dan sebagainya. Transisi yang berlaku memaksa negara ketiga melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahan dan mengejar ketinggalan dari negara maju. Perubahan ini di mulai dari memberi pelayan kemudahan kepada sektor pentadbiran kerajaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Pemerintah juga harus memberikan konsentrasi kepada sektor awam, pemerintah dengan korporat, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.
Jentera pentadbiran awam ini di tujukan untuk memudahkan kerja-kerja kerajaan dalam menangani masalah rakyat khusunya pelayanan yang baik kepada masyarakat kerana pengurusan yang berkesan dalam perhitmatan awam amatlah diperlukan ini dipandang dari kakitangan kerajaan yang bekerja digaji oleh rakyat melalui pungutan cukai.
Untuk memastikan keberkesanan ini, pemerintah mengambil inisiatif dengan mengaplikasikan Kerajaan Elektronik sebagai sistem pentadbiran awam yang cekap. Inisiatif ini bermaksut unutk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memberikan informasi yang aktif kepada semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam agenda kerajaan.
Oleh masalah-masalah tersebut tulisan ini mencuba membincangkan, keberkesanan Kerajaan Elektronik boleh dikatakan sebagai kaedah yang berkesan dalam pentadbiran awa. Ini dikarenakan aplikasi Kerajaan Elektronik memiliki pelbagai permaslahan dalam pengunaannya karena Kerjaan Elektronik mengunakan kaedah penyampain melalui pengunaan teknologi.
DEFINISI KONSEP KERAJAAN ELEKTRONIK
Seiring dengan era globalisais dan meningkatnya peranan teknologi maklumat dalam pelbagai aspek maka Aplikasi Kerajaan Elektronik merupakan keadeh baru dalam pentdbiran awam.
Kaedah ini sering kali mendapatkan respon yang kurang baik oleh masyarakat awam, premis-premis miring sering kali muncul apabila pemerintah mensosialisasikanya kemasyarakt. Defenisi Kerajaan Elektronik yang dianggap sulit difahami memicu pelbagai perdebatan dari para sarjana untuk menjelaskannya. Banyak kalangan sarjana menuangkan idea mereka untuk mendefenisikanya supayah masyarakat bisa menerimanya dengan pemahaman yang mudah.
Ariff dan Chen Cuan (2000:21) mentakrifkan kerajaan elektronik itu adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyusun semula bagaimana kerajaan itu dapat bekerja dengan lebih baik lagi dengan cara mencari bagaimana pemerintah mengoperasikan dan memberikan perkhidmatan awam dengan cekap kepada masyarakat. Pandanga ini merujuk kepada aplikasi Kerajaan Elektronik di Malaysia melalui proyek Multimedia Superkoridor, dimana pandangan ini mengemukakan matlamat kerja pemerintah dalam mewujutkan teras Kerajaan Elektronik dalam sistem pentadbiran awam. Matlamat ini termasuk yang paling penting yaitu pengunaan kad pintar, perdangagan elektronik, usahawan berteknologi, dan jaringan web sedunia.
Holmes (2002:21) pula mendefenisikan kerajaan elektronik ialah:
the use information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer oriented, cost effective, and altogether different and better way. It affects an agency’s dealings with citizens, business, and other public agency’s as well as its internal business processes and employees.
Menurut Holmes (2002:32) lagi, Kerajaan Elektronik adalah suatu inisitif pengunaan teknologi untuk menyampaikan pelayanan yang berkesan bagi semua bisnis kerajaan dengan rakyat, bisnis kerajaan dengan korporat, bisnis kerajaan dengan negara lain, dan bisnis kerajaan dengan semua pihak yang terkait. Defenisi yang dikemukakan memangdang kerajaan dari skop bisnis yang artinya pelaksanaan Kerajaan elektronik dianggap memberi keuntungan kepada pemerintah dalam proses pelaksanaannya.
Menurut Ndou (2003:11) mendefenisikan Kerajaan Elektronik merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesame lembaga pemerintahan yang melahirkan bentuk hubungan ba
Menurut Ndou (2003:14) Implementasi pelayanan publik melahirkan bentuk baru yang akan membagikan empat domien utama aplikasi Kerajaan Elektronik diperlukan bagi membolehkan implementasi dan ekploitasi sepenuhnya keempat-empat bentuk ini untuk menjadikan Kerajaan elektronik mentercapai tujua.
Hurain yang dijelaskan Ndo mencoba memberi perhubungan bentuk baru unutk lebih mudah dipahami dan digunakan, wilayah perhubungan ini akan memberikan implikasi-implikasi tertentu dalam penerapanya.
Bank Dunia (2000) memberikan definisi untuk istilah e-government, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Menurut Bank Dunia (2002) Pengunaan e-government dari agenci pemerintah untuk pengunaan teknologi informasi sebagai area networks, internet, dan mobile Computing yang memiliki kemampuan untuk membina hubungan dengan warga negara, bisnis dan semua pihak untuk kerajaan.
Walau bagaimanapun para sarjana mendefenisikannya ianya merujuk dalam pengunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pelayanan lebih cekap untuk agensi kerajaan, wargan negara dan semua pihak yang terkai. Namum defenisi tidak hanya terbatas pada defenisi diatas karena pengunaan Kerajaan Elektronik tergantung pada tujuan aplikasinya dari masing-masing negara, seperti Kanada lebih menekankan kepada pelayanan masyarakatnya ketimbang hubungan bisnis dengan korporat.
Akan tetapi dari defenisi dan pelaksanaan Kerajaaan elektronik memunculkan bentuk perhubunga wilayah baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (government to government), G2E (Government to Employe).
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KERAJAAN ELEKTRONIK
Larinya idea pengunaan Kerajaan Elektronik meliputi berbagai fase yang memicu kemunculanya antara fase yang memicu adalah Globalisasi, Kemajaun Teknoli Informasi, meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat.
i Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia.
Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), maka saat ini bergeser ke arah masyarakat (demand side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif – dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah).
ii Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentu saja buah dari
Teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa moderen harus bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain
mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dirinya.
iii Penghantaran perhitmatan awam yang kurang cekap pada ranah birokrasi menjadikan kemunduran untuk pemberian pelayanan bagi masyarakat terutama di lihat dari efektifitas masa yang urang berkesan. Pelaksanaan yang masih mengunakan jasa tenaga manusia memperlambat hubungan kerja antara agensi-agensi kerajaan hal ini berdampak kepada kualiti yang tidak cekap dalam pengurusan pentadbiran awam, maka sudah semestinya kerajaan mengambil tindakan dengan mengunakan pelayanan teknologi supaya proses kerja terjadi lebih cepat untuk keberkesanan yang cekap.
iv Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan, dan-lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.
Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi; bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur
lainnya.
Ketiga aspek di atas penyebab terjadinya penerapan pelayanan melalui Kerajaan Elektronik agar pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada.
Negara Inggris misalnya melihat perkawinan antara pemerintah dengan teknologi informasi melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai Electronic Service Delivery (ESD), yaitu bagaimana melalui media elektronik dan digital, pemerintah dapat menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakatnya. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi salah satu pemicu kemunculan Kerajaan Elektronik di Inggeris, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan dirinya dengan para pelakunya, yaitu masyarakat umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya.
BENTUK PERHUBUNGAN BARU DALAM KERAJAN ELEKTRONIK
Government to Citizen (G2C)
G2C merujuk kepada perhubungan antara kerajaan dan rakyat secara elektronik. Ianya membolehkan rakyat mencapai maklumat dan perhitmatan daripada kerajaan dengan segera tampa menyianyiakan waktu, perhitmatan ini boleh didapatkan bila-bila masa dan ini seterusnya meningkatkan penglibatan rakyat dalam pengunaan teknologi maklumat, khusunya pengunaan komputer dan akses internet.
Contoh dari aplikasi pengunaan G2C di Malaysia adalah seperti berikut:
A. Elektronic Services (e-services)
iii. http://www.eservices.com.my/
B. Elektronic Labour exchange (ELX)
vi. http://www.esyariah.gov.my/
Governmen to Business (G2B)
G2B merujuk kepada perhubungan secara elektronik antara agensi-agensi kerajaan dan sektor swasta. Perhubungan ini akan membolehkan sektor swasta meningkatkan keyakinan untukberurusan dengan kerajaan karena ianya dapat mengurangkan keranah birokrasi dan rasuah.
Contoh dari pelaksanan dan pengimplementasian G2B di Malaysia ialah e-Perolehan (http://www.eperolehan.com.my/) yang diuruskan oleh kementrian keuangan Malaysia.
Government to Government (G2G)
G2G adalah merujuk kepada perhubungan secara elektronik antara agensi-agensi yang terdapat dalam sesebuah kerajaan dan juga perhubungan antara sebuah agensi kerajaan dengan sebuah agensi kerajaan yang lain. Perhubungan ini akan membawa kepada sebuah pangkalan data yang membentuk sumber penjimatan kos selain dari pada meningkatkan tahap kepercayaan.
Contoh pelaksanaanya G2G di Malaysia ialah Generic Office Environment (GOE)[1] dan Sistem Pemantaun Projek (SPPII)[2]
Government to Employee (G2E)
G2E merujuk kepada perhubungan antara kerajaan dengan kakitanganya. Pelaksanaannya membolehkan kakitangan kerajaan mendapatkan maklumat terkini mengenai dasar dan perancangan kerajaan. Ianya juga merupakan kaedah terbaik untuk menyediakan pembelajaran secara elektronik dan penyatuan maklumat peribadi kakitangan.
Contohnya G2E yang dilaksanakan di Malaysia ialah Human Resources Management Information System (http://www.eghrmis.gov.my/) yang diuruskan oleh jabatan perhitmatan awam dan e-Pembelajaran Sektor Awam (http://www.epsa.intan.my/) yang dibawah pengurusan Institut Tadbiran Awam Negara.
Menurut Ndo (2003:19), tiga domien utama aplikasi Kerajaan Elektronik diperlukan bagi membolehkan implementasi dan ekploitasi sepenuhnya keempat-empat Model Utama dalam Kerajaan elektronik tercapai. Tiga domain utama yang berkenaan ialah:
e-Administration
pelaksanaan ini diperlukan untuk tugas-tugas pentadbiran automasi dan perkomputeran pejabat dan juga untuk memperjelas hubungan strategik di antara proses-proses yang terlibat di peringkat dalaman, antara jabatan dan dan setiap fungsi.
e-Citizen dan Service
pelaksanaannya diperlukan bagi penyiadaan saluran komunikasi dan menjalinkan hubungan yang rapat di antara kerajaan dengan warganegaranya.
e-Society
pelaksanaannya akan membolahkan perhubungan dan interaksi yang melampaui sempadan di antara agensi kerajaan, sektor swasta dan komunikasi sivil.
KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN KERAJAAN ELEKTRONIK
Mengurangkan Kos dan Meningkatkan Tahap Keefisienan
Pelayanan yang disediakan oleh kerajaan atas talian memberikan kemudahan kepada kakitangan kerajan dalam melakukan aktiviti keraja seperti pengunaan e-mail akan memberikan penjimatan kos iaitu kakitangan kerajaan tidak lagi perlu mengunakan memo-memo untuk pangilan musyawarat ianya boleh digunakan melalui e-mail rasmi dari jabatan kerajaan.
Pengunaan alat ICT yang canggi dalam melaksanakan tuga kerja sememangnya akan memberikan damapak positif terutama efektifitas masa, penjimatan kos dalam jumlah pengeluaran uwang yang besar. Malaysia menjalin hubugang dengan negara luar seperti dalam hubungan kerjasa isu Alam Sekitar yang tergabung dalam United Nation Development Program (UNDP), untuk melakukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung didilamnya tidak lagi secara langsung mengunjungi tetapi dialok ini boleh di laku dalam talian, mekanisme ini menjimatkan masa, menjimatkan kos, kerajaan tidak perlu mengeluarkan uwang untuk biaya penginapan, biaya transportasi dan sebagainya.
Selain itu penerapan ICT dalam perhitmatad awam juga akan mengurangkan proses-proses yang tidak efisien dalam sesuatu aktiviti dengan membolehken perkongsian maklumat diantara agensi kerajaan. Contohnya pengunaan sistem yang berasaskan Web memberi ruang kepada jabatan yang berlainaan.
Meningkatkan Kualiti Penyampain
Pengunaan kaedah yang bersifat tradisional melibatkan jangka masa yang panjang untuk mengurus suatu urusan dan sulit mendapatkan ketelusan. Contohnya seseorang yang inggin mendapatkan permohonan permit kelulusan utuk perniagaan harus mengisi borang permohonon kelulusan dari beberapa jabatan dan diharuskan mengunji pejabat yang berlainan . keadaan ini meakan waktu yang panjang dalam pengurusan, hal ini terkesan mempersulit pelayanan kepada rakyat.
Melalui kaedah Kerajaan Elektronik yang menyediakan permohonan secara atas talian, permohon itu boleh dilakukan bila-bila masa dan menjimatkan waktu. Bermakna orang yang memohon bukan sahaja tidak terikat dengan waktu kerja, permohonan ini juga boleh disemak bila-bila masa untuk memastikan sama ada di proses atau tidak mengikut piagam pelangan sebagai mana yang dijanjikan.
Melahirkan Ketelusan dan Anti Rasuah
Kerajaan Elektronik meningkatkan ketelusan dalam proses membuat keputusan dimana dalam kebanyakan situsasi ianya memberi ruang dan peluang kedapa rakyat untuk terlibat secara langsung seperti masyarakat boleh memberikan pendapat idea, dan cadangan dalam ruang forum yang telah disediakan, serta sistem aduan atas talian. Kemudahan ini seterunya akan membolehkan kerajaan untuk sentiasa menilai semula prosedur sedia ada agar keseimbangan antara birokrasi, keselamatan dan keselesaan akan sentiasa diperolehi.
Meningkatkan Tahap Kapasiti Kerajaan
Pengunaan ICT dalam penstrukturan semula aktifit pentakbiran dalaman, proses komunikasi dan perhubungan, serta aliran permindahan maklimat akan meningkatkan lagi kapasiti kerajaan kerana kemampuanyan untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih pantas dan berkesan.
Sekiranya jumlah transaksi bagi satu urusan dalam sebuah agensi kerajaan diletakkan sebagai kayu pengukur terhadap peningkatan kapasit, maka iatelah pun mencapai sepenuhnya. Untuk contok kongkritnya kapasiti Jabatan Imegrisen untuk memproses suatu permohonan bagi mendapatkan Paspor Antarabangsa bukan sahaja dapat meningkatkan pengunaan ICT berbanding dengan pengunaan kaedah manual malah ianya juga telah mengurangkan masa tempo lebih cepat daripada sebulan menjadi tiga hari.
Meningkatkan Kualiti Pembuatan Keputusan
Pembentukan Kualiti dan ruangan forum atas talian akan membolehkan interaksi dan komunikasi yang berterusan antara rakyat dan kerajaan berlaku. Perhubungan melauli saluran-saluran sebegini akan memberikan impak kepada proses pembuatan keputusan yang berkesan oleh kerajaan. Ini lebih dikarenakan adanya tindakan maklum balas yang sentiasa diperolehi daripada rakyat dan membolehkan kerajaan mengkaji juga mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menangani sebarang isu yang dihujjahkan.
Secara tidak lansung, penglibatan yang aktif di dalam perbincangan mengenai segala tindakan kerajaan akan membolehkan rakyat mencetuskan idea-idea mereka selain daripada berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Ia seterusnya akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan perubungan di antara keduanya akan menjadi lebih erat walaupun tampa pertemuan secara langsung.
Selain itu pengunaan sistem atas talian juga akan memastikan kemungkinan untuk berlakunya kesalahan dalam proses manual seperti, tersalah mengisi borang, kesilapan menaip dan kelewatan penghantaran borang untuk pengesahan tidak akan terjadi. Pengaliran maklumat yang tepat dan pantas dari pelbagi sumber juga akan menjimatkan masa yang diperlukan dalam memproses sesuatu transaksi.
Menggalakan Pengunaan ICT
Hakikat bahawa pengunaan peralatan dan kemudahan ICT memudahkan urusan kerajaan, tidak dapat dinafikan sama sekali. Bagi memastikan pelaksanaan inisiatif Kerajaan Elektronikdilaksanakan secara menyeluruh setiap agensi kerajaan diseluruh negara akan dibekalkan dengan peralatan ICT yang canggih dan terkini. Ini seterusnya akan memudahkan mereka dalam melaksanakan tugasan harian.
Pelaksanaan kerajaan elektronik bukan sahaja akan meningkatkan pengunaan ICT dalam sektor kerajaan malah ia turut memberikan kesan kepada sektor swasta dan rakyat. Ini keranan untuk menggunakan kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan melalui inisiatif Kerajaan Elektronik maka sudah pasti peralatan dan kemudahan ICT perlu disediakan.
PELAKSANAAN KERAJAAN ELEKTRONIK DI MALAYSIA
Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara memporak-porandakan sistem pemerintahan, kondisi ini membuat negara-negara Asia Tenggara mencari pelbagi solusi untuk keluar dari ancaman kehancuran. Malaysia salah satu negara yang berhasil keluar dari permaslah ekonomi ini, transisi dari krisis ekonmi ini memposisikan Malaysia dalam negara yang sedang menuju kemajuan, salah satunya Malaysia memiliki kesan dalam penggunaan Kerajaan elektronik yang biasanya dipahami lebih berkesan di negara maju.
Begitu juga dengan pernyataan, Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi
...the Government has put place supporting administrative mechanisme, legal framework, common infrastucture, human resources and orther requirements so that the development and implementation of the ICT can be done smoothly (Mohd Rais dan Nazariah Khalid 2003:81).
Pernyataan perdana menteri dalam menjelaskan penggunaan Keraan Elektronik sememangnya melihatkan kepedulian besar untuk memejukan sistem pemerintahan yang berimplikasi kepada kesejahteraan rakyat. Dengan pengunaan Kerajaan Elektronik ini secara tidak langsung menopang kemajuan sumbermanusia yang dibutuhkan negara untuk kelansungan kemajuan masa hadapan.
i Sejarah Kerajaan Elektronik di Malaysia.
Kerajaan Elektronik di populerkan oleh Amerika Syarikat pada tahun 1998 dibawah kepemimpinan Presiden Clinton’s sekaligus melahirkan momerandum agenda Government Paperwork Elimination. Idea yang diperkenalkan menjadi sistem baru dalam pentadbiran kerajaan ianya dianggap memberikan keuntungan bagi kemudahan kakitanggan awalm dalam melaksanakan tugas harian mereka.
Dimalaysia idea ini juga telah muncul pada dekade yang hampir sama namun tidak populer karena permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negrara asia. Inisiatif ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya akan tetapi kerajaan tetap memberi perhatian terhadap agenda ini meskipun keadaan ekonomi dalaman masih tidak stabil.
Pada tahun 1997 Malaysia secara tekniknya mepunya badan khusus untuk pemodenan sistem pentadbiran awam, tanggungjawab ini disandang oleh unit pemodenan pentadbiran negara (MAMPU) ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1997 (Junaidi 2006:8) inisiatif ini sememangnya diperlukan dalam era globalisasi ini untuk memperbaharui sistem pentadbirang dengan memberi pelayanan yang berkesan kepada semua pihak yang terkait.masenubuhkan satu institusi yang berperan mng
ii Bentuk Aplikasi kerajaan Elektronik di Malaysia
Salah satu perkara yang amat ditekankan dalam pengurusan strategik ialah pengurusan organisasi yang teratur untuk menjalankan polisi awam samada dari segi pemantaun dan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan pengurusan strategik berjalan dalam jangka masa yang panjang, untuk proses aplikasinya setiap polisi tidak bisa dilaksanakan dalam masa yang singkat ianya memakan masa yang lama supaya pelaksanaan berjalan sesuia dengan polisi kerajaan, pelaksaan kerajaan Elektronik di Malaysia dipandang sesuai pengunaannya dalam proses pembangunan negara, terutama negara dalam proses pembangunan infrastuktur yang membutuhkan ketelusan kepada rakyat.
Untuk membina kelestarian Kerajaan Elektronik ini kerajaan membuat proyek besar Multimedia Super korridor, merangkumi matlamat sebagian polisi Kerajaan Elektronik seperti Kad Pinta, sekolah bestari, Teleperubatan, Kumpulan Penyelidikan dan Pembagunan Perdangagan Elektronik, Ushawan Berteknologi dan Jaraingan Web sedunia. Pertama Pendidikan Kerajaan juga turut mengambil perhatian kepada pendidikan dengan menggaplikasi Kerajaan Elektronik kedalam sistem pendidikan seperti sekolah bestari disana sistem pembel;ajaran berasaskan pengunaan teknologi maklumat dan para pelajar juga di perkenal cara pengunaan teknologi dan akses web. Tujaan dimasukknya kerajaan elektronik kedalam sitem pendidikan ini dikarenakan polisi jangka panjang tersebut yang membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu unutk masa hadapan. Dengan memperkenalkan kaedah ini generasi mendatang diharapkan boleh mengaplikasi sepenuhnya.
Kedua Jabatan Pengangkutan Jalan Teraras Pengankutan Jalan yang sebelum mengunakan kaedah Kerajaan Elektronik dalam melakukan hubungan kerja selalu mengunakan kaedah manual. Masyarakat awam yang mau melakukan pembaharuan lesen, pembayaran cukai jalan contohnya harus mengunjungi secara lansung kepejabat bersangkutan, ini sanggat tidak efektif bagi pengurusan yang cekap, dengan pengunaan kaedah Kerajaan Elektronik pengurusan semacam itu telah teratasi rakyat tidak perlulagi beratur untuk melakukan pembayaran mereka boleh mengunakan perhitmatan secara langsung dengan pengunaan internet yang telah disediakan.
Ketiga E-Prosurement kaedah ini diletakakn dibawah naungan Kementrian Keuangan dan Perbendaharaan Malaysia. Ianya berfungsi sebagai pangkalan data dan sistem perhitmatan kepada masyarakat awam yang mahu menmbayar cukai-cukai awam dan sebagianya. Generic Office enviroment jabatan ini di koordinasikan langsung dibawah jabatan perdana menteri unutk melakukan pengontrorlan kerja-kerja kerajaan.
Keempat Pusat Imformasi Pengurusan Sumber Manusia Kaedah ini menjadikan kerajaan memudahkan untuk mengetahui rakyat malaysia baik yang berada dalam negara maupun yang berada diluar, ini memastikan betapa pedulinya kerajaan dalam memberikan kemudahan untuk rakyat.
Kelima Sistem Pemantaun Proyek Kerajaan tujuanya untuk melakukan pemantau semua proyek-proyek pemerintah agar terhindar dari penyelewang dan pertindihan kuasa dalam pembagian proyek kepada kontraktor.
Keenam Bandar Pintar yang berfungsi sebagai wilayah tampa wayar telah memberi masukan terhadap kemajuan Kerajaan elektroni bahkan lagi Bandar Pintar ini dipercaya sebagai tempat strategik pengurusan kerajaan seperti dijadikan perantaran untuk melakukan hubungan bisnis menarik pelabur asing kedalam negara. Banyak syarikat-syarikat besar seperti Microsoft, IBM, Hewlett packard telah menanam modal di malaysia.
Ketuju pengunaan MyKad selain impak yang di atas pengunaan MyKad kepada seluruh warga negara bukan sahaja meningkatkan kapasiti kerajaan Malaysia untuk lebih mudah melakukan pemantaun keselamatan malah ianya turut membolehkan penambahbaikan keatas sistem penyampaian yang dilakukan dengan menyatukan maklumat Lesen Memandu, Pasport, Kesihatan, e-tunai, Touch ”n Go dan Prasarana Kekunci Awam (PKI).
Dari penerapan Kerajaan Elektronik ini maka malaysia dalam rating dunia dimasukkan dalam kategori tigapuluh besar, kesuksesan mengunakan kaedah ini tidak lepas dari perencanaan dan aplikasi di atas yang bisa mengatasi permasalahan kakitangan kerajaan dalam mengunakan teknologi, rakyat dan generasi muda.
Table A-1 E-Government Country Rankings, 2007 (with 2006 in parentheses)
Rank | Nation | Rating Out of 100 Pts | Rank | Nation | Rating Out of 100 Pts |
1. (1) | 74.9 (60.3) | 2. (3) | 54.0 (47.5) | ||
3. (2) | 51.1 (49.8) | 4. (4) | 49.4 (47.4) | ||
5. (6) | 44.3 (42.6) | 6. (5) | 44.1 (43.5) | ||
7. (48) | 43.8 (31.3) | 8. (12) | 43.5 (39.9) | ||
9. (27) | 43.5 (33.7) | 10. (8) | 42.9 (41.5) | ||
11. (7) | 42.4 (41.9) | 12. (16) | 42.3 (36.9) | ||
13. (38) | 41.1 (32.1) | 14. (11) | 41.0 (40.0) | ||
15. (65) | 40.3 (29.6) | 16. (32) | 40.0 (33.0) | ||
17. (40) | 40.0 (32.0) | 18. (133) | 39.0 (24.0) | ||
19. (14) | 38.4 (37.6) | 20. (35) | 38.0 (32.9) | ||
21. (10) | 37.7 (40.6) | 22. (20) | 37.5 (35.4) | ||
23. (19) | 37.3 (35.6) | 24. (30) | 37.0 (33.5) | ||
25. (36) | 36.9 (32.7) | 26. (15) | 36.8 (37.4) | ||
27. (46) | 36.7 (31.7) | 28. (106) | 36.5 (26.8) | ||
29. (84) | 36.4 (28.3) | 30. (40) | 36.0 (24.0) | ||
31. (56) | 36.0 (30.6) | 32. (17) | 36.0 (36.0) | ||
33. (143) | 36.0 (24.0) | 34. (39) | 36.0 (32.0) | ||
35. (175) | 36.0 (20.0) | 36. (73) | 36.0 (29.0) |
CABARAN KERAJAAN ELEKTONIK
i Infrasturtur ICT
Infrastuctur ICT merupakan cabaran utama dalam pelakasanaan Kerajaan Elektronik. Ini kerana pelaksanaanya memerlukan reka bentuk (architecture) yang terdiri daripada prinsip asas (prinsiples), model dan piawain yang diperlukan. Penghasilan reka bentuk yang besar dan efisien memerlukan perbelanjaan yang besar. Sudah pasti bagi negara yang terbilang miskin akan mengalami kesulitan dan ketinggalan dalam mengaplikasikan Kerajaan Elektronik. Kepesatan di bidang ICT seluruh dunia juga menyebabkan perubahan peralatan dan perkakasan ICT menjadi lebih canggih. Hal ini kan menjarakan lagi jurang antara negara maju dan negara yang masih membangun.
Penekanan kepada e-readliness[3] dan kadar celik ICT (ICT Literacy) juga perlu dititik beratkan kerana persoalan mengenai infrastruktur ICT bukan sahaja melibatkan peralatan Komputer dan Telekomunikasi malah lebih daripada itu. Ini kerana semakin tinggi tahap pendidikan masyarakat maka semakin mereka akan menerima dan seterusnya menggunakan aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik.
ii Isu Polisi
Pelaksanaan Kerajaan Elektronik memerlukan pembaharuan daripada aspek peraturan ,peranan, polisi dan undnag-undang. Malaysia telah memperkenalkan undang-undang siber yang bertujuan mengekang aktiviti penggodam professional daripada menggodam sistem kerajaan, namun aktiviti ini terus juga terjadi lantaran kurang nya penguatkuasaan oleh pihak berwajib(Mohd Rais et al:2003). Ini karena ianya akan melibatkan aktiviti yang melibatkan isu-isu seperti tandatangan elektronik, kebebasan maklumat, pengawalan data, jenayah komputer, hak cipta dan harta intelek.
Inisiatif Kerajaan Elektronik yang membolehkan transaksi secara elektronik berlaku akan membawa makna segala proses dan kontrak perlu diperakui sah melalui aspek undang-undang formal. Malangnya aspek undang-undang yang cukup penting ini pada negara membangaun belum lagi mendapat perhatian yang serius. Cabaran ini perlu diatasi sebaik sahaja inisiatif Kerajaan Elektronik dimulakan di sebuah negara.
iii Pembangunan Sumber Manusia dan Latihan Berterusan
Cabarang yang sebenarnya harus diambil perhatian serius oleh kerajaan dalam mengaplikasikan Kerajaan Elektronik ialah kemahiran pengunaan ICT di kalangan kakitangan awam. Jika di lihat dari aspek professionalisme pengemdali program aplikasi yang secara umumnya para pegawai perkhidmatan awam, hampir 30 peratus daripada mereka mempunyai kemahiran aplikasi komputer pada tahap asas(Nazariah Khalid:2003). Ini terjadi karena kurangnya pelatihan kepada kakitangan awam.
Perrkara ini perlu diatasi karena pengunaan Kerajaan Elektronik memerlukan pelbagai kemahiran sama ada dari aspek teknologi, komersial dan pengurusan. Kemahiran teknikal seperti installasi, penyelengaraan, reka bentuk dan implementasi infrasturktur ICT juga diperlukan selain daripada mempunyai kemahiran asas untuk mengunakan dan menurukan proses atas talian.
KESIMPULAN
Untuk memberikan pengurusan yang berkesan dan cekap dalam pentadbiran awam pengunaan inisaitif Kerajaan Elektronik memang diperlukan. Hal ini akan memberi dampak kepada berjalannya pengurusan yang cepat dan telus keranah masyarakat awam, dan perang control pemerintah kepada kakitangan kerajaan boleh berjan secara licin dan tersistematik.
Akan tetapi aplikasi Kerajaan Elektronik jika tidak ditopang oleh aspek-aspek di atas maka pengunaanya tidak bisa dikatakan berjalan lancar sepenuhnya, kerana aplkasi ini memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Namun aplikasi Kerajaan Elektronik dalam sistem pemerintahan tidak boleh kita dewakan karena Kerajaan Elektronik juga dihadapi oleh permasalahan yang sanggat mustahak dalam pengimplementsinya.
RUJUKAN
Heeks, R. 2006. Implementing and Managing e-government. London: SAGE Publication ltd
Hirs, P dan Norton, M. 1998. Elektronik Government. Information Teknologies and Citizen. http://www.parliment.uk/post/egov.htm. (25 ogos 2008)
Holmes, D. 2002. Egove: eBusiness Strategies for Government. London: Nicolas Brealey Publising
Ibrahim Ariff dan Goh, Chen Chuan.2000. Multimedia Super Corridor. Kuala Lumpur: Leeds
Junaidi Abu Bakar 2006. Kepimpinan Dan Pembaharuan Pentadbiran Awam. Dalam. Ghazali Mayudin(penyt) Demokrasi, Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik
Muhammad Rais Abdul karim & Nazariah. 2003. E-Government in Malaysia. Improving Responsiveness. Pelanduk Publications.
Muhammad Rais Abdul karim & Nazariah. 2003. E-Government in Malaysia. Dlm. The Implementation Blueprint, hlm. 69-79. Subang Jaya: Pelanduk Publications (m) Sdn Bhd
Ndou, V.D.2004. E-Government for Development Countries: opportunites and challenges.http://unpan1.un.org/intradoc/group/public/document/untc/unpan01367.pdf. (26 ogos 2008)
Pavlichev, A. & Garson, G.D. 2004. Digital Government: Principles and Best Practices. United state of Amerika: Idea Group Publishing.
Wan Idros Wan Sulaiman 2002. Pengurusan Strategik. Dalam Ghazali Mayudin(penyt) Politik Malaysia Perspektif Teori Dan Praktik. Bangi: Penerbit Universiti KebangsaanMalaysia.
Word Bank Group. 2007. E-gov Full Definition. http//go.worldbank.org/M1JHE0Z280. (23 Ogos 2008)
http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2003-04/03-032.html:(29 ogos 2008)
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm:( 29 ogos 2008)
http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html (5 september 2008)
http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment.html (24 ogos 2008)
[1] GOE merupakan satu kaedah pengurusan dokumen dan pejabat yang membolehkan pekerja menguruskan persekitaran kerja mereka secara efektif dan efisien melalui pengunaan ICT. Pelaksanaanya adalah secara web-based dan disesuaikan mengikut persekitaran kerja organisasi yang terlibat. Bagi tujuan proyek Pilot Kerajaan Elektronik Malaysia, ia telah dilaksanakan di Pejabat Perdana Mentri.
[2] SPP II merupakan satu mekanisme yang membolehkan kerajaan memantau pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah. Pelaksanaanya membolehkan pencapain semasa sesuatu proyek kerajaan diawasi oleh Implementation Coordination Unit (ICU) agar ianya sentiasa mengikut jadwal dan selari dengan matlamat pelaksanaannya.
[3] Merujuk kepada keupayaan sesebuah Negara untuk menggunakan kelebihan yang ada pada teknologi internet sebagai pemangkin bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan modal insan. Beberapa komponen yang terkandung di dalamnya ialah infrastruktur telekomunikasi, sumber manusia dan rangka kerja polisi dan perundangan.
No comments:
Post a Comment