Demokrasi dalam Pilkada

Oleh: Asrinaldi A

SEJAK pemilihan kepala daerah (pilkada) dua tahun lalu,masyarakat daerah mulai merasakan praktik demokrasi langsung di tingkat lokal. Pilkada telah menjadi sarana pergantian kepemimpinan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Namun, apa jadinya ketika pemimpin yang dipilih itu kalah? Sedihnya, ketika figur pemimpin yang dipilih oleh sebagian kelompok masyarakat kalah,kerusuhan kerap merebak. Begitulah praktik pilkada yang baru dilaksanakan di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Dinamika demokrasi lokal yang mulai tumbuh berubah seketika menjadi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa pendukung pasangan kepala daerah. Mengapa ini bisa terjadi?

Paling tidak ada dua alasan. Pertama, kekerasan berlatar belakang politik dapat terjadi karena tidak sesuainya kenyataan dan harapan masyarakat terhadap hasil pilkada.Sekelompok masyarakat mengharapkan figur pemimpinnya menjadi pemenang dalam pilkada. Namun, dalam kenyataannya pasangan kepala daerah yang menjadi figur pemimpin tersebut kalah. TR Gurr (1970) dalam Why Men Rebel menjelaskan adanya ketimpangan antara nilai harapan dan kenyataan ini dapat menyebabkan terjadinya rasa kecewa yang mendalam dari sekelompok massa.Rasa kecewa itu dapat mendorong lahirnya kerusuhan, bahkan revolusi.

Inilah yang disebutnya sebagai deprivasi relatif. Kedua, kerusuhan itu terjadi karena adanya manipulasi nilai politik yang dilakukan oleh sekelompok elite terhadap massa pendukungnya. Manipulasi nilai politik tersebut diikuti oleh mobilisasi massa yang melahirkan tindakan kekerasan dan anarkisme. Kelompok elite yang kalah berusaha membakar emosi pendukungnya untuk menolak hasil pemilihan yang dianggap curang dan tidak prosedural. Kelompok elite politik memanfaatkan betul ketidaktahuan massa pendukungnya sehingga mudah digerakkan untuk bertindak sesuai yang diinginkan. Jelas tindakan kelompok elite dan massa pendukungnya ini bertentangan dengan kepatutan dalam berdemokrasi sehingga tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan sipil (civil disobedience).

Budaya Demokrasi

Kerusuhan massa yang kerap kali muncul di daerah merupakan gambaran belum berkembangnya budaya demokrasi di masyarakat kita. Praktik demokrasi memerlukan adanya kesadaran pelakunya untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang terjadi. Selain itu, demokrasi yang ingin dikembangkan sebagai bahagian cita-cita reformasi memerlukan kedewasaan politik individu terutama dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan. Tampaknya ini yang belum tumbuh dari dalam diri elite politik kita.

Semangat kompetisi merebut kekuasaan tidak didasarkan pada ketaatan terhadap aturan dan mekanisme yang sudah disepakati bersama. Kecenderungan ini dapat dibuktikan dalam pelaksanaan pilkada,betapa elite politik yang ikut bertanding belum dapat menerima kekalahan dalam kompetisi kekuasaan tersebut. Sesuai dengan prosedur demokrasi di tingkat lokal, pilkada merupakan salah satu mekanisme rotasi kepemimpinan yang sesuai semangat reformasi. Seluruh aturan yang dibuat disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Adalah menjadi aneh ketika dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan yang mengharuskan adanya menang dan kalah, sekelompok orang tidak dapat menerima lalu melakukan teror dan aksi kekerasan.Walaupun ada ketidakpuasan akibat kekalahan dalam pilkada, praktik demokrasi mempunyai mekanisme untuk menyatakan ketidakpuasan tersebut seperti menempuh upaya hukum di pengadilan. Belum tumbuhnya budaya demokrasi di tingkat lokal juga disebabkan belum munculnya komunitas politik dalam kehidupan masyarakat kita.

Keterkungkungan politik yang dialami masyarakat selama rezim Orde Baru berkuasa berdampak pada terwujudnya komunitas politik ini. Padahal, komunitas politik merupakan prasyarat utama demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pembentukan komunitas politik ini dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan oleh pemerintah serta teladan yang ditunjukkan oleh elite politik.

Namun amat disayangkan baik peraturan yang dibuat dan perilaku elite politik belum sepenuhnya mendorong tumbuhnya komunitas politik yang sehat untuk berdemokrasi. Peraturan yang dibuat dan perilaku yang ditampilkan oleh elite politik semata-mata berorientasi pada usaha mempertahankan kekuasaan.

Antisipasi Kekerasan

Jika budaya demokrasi berkembang, maka kerusuhan yang melibatkan massa pendukung dalam sebuah pilkada dengan sendirinya dapat dicegah.Apalagi, kerusuhan yang disebabkan oleh deprivasi relatif sebenarnya dapat dicegah dengan memberikan pemahaman tentang nilai demokrasi. Ini karena kerusuhan akibat deprivasi relatif memiliki motivasi yang bersifat ideologis. Kelompok ini memiliki pemahaman yang sangat mendasar terhadap nilai politik.
Dengan demikian, yang diperlukan hanya penguatan nilai ideologi mereka sehingga tidak berkembang menjadi kekecewaan yang mudah dipolitisasi ke arah aksi kekerasan. Penguatan nilai ideologi bagi kelompok ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan sosialisasi aturan dan proses pilkada sebelum dilaksanakan. Melalui cara ini masyarakat akan memahami bahwa pilkada hanya sebuah proses transisi kepemimpinan lokal yang harus dilakukan secara periodik dan damai.

Cara antisipasi seperti ini sulit dilakukan bagi kelompok massa yang tidak memiliki pemahaman terhadap nilainilai politik. Kelompok ini melakukan kerusuhan karena dimobilisasi oleh elite politik yang kalah dalam pilkada. Proses manipulasi nilai politik yang dilakukan kelompok elite tertentu mendorong munculnya kekerasan. Hanya dengan cara menegakkan hukum dan keadilan, maka aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu dapat diantisipasi.Walaupun begitu, banyak kasus kerusuhan pilkada yang tidak pernah dituntaskan melalui proses pengadilan. Akibatnya, kecenderungan ini menjadi preseden buruk bagi daerah lain yang akan melaksanakan pilkada. Memang tidak mudah menumbuhkan budaya demokrasi yang sesuai dengan harapan semua pihak.Apalagi menumbuhkan budaya demokrasi harus diikuti oleh sikap bijaksana semua pelaku politik dan sepertinya pelaku politik di negeri ini masih harus belajar kembali cara berdemokrasi yang baik sebelum pilkada dilaksanakan.(*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/demokrasi-dalam-pilkada.h

Asrinaldi A Dosen FISIP Universitas Andalas, Padang Mahasiswa Doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia

teologi pembebasan

PENGENALAN

Teologi Pembebasan pada awalnya muncul di Eropah abad kedua puluh dan menjadi studi penting bagi agama-agama untuk melihat peranan agama membebaskan manusia dari ancaman globalisasi dan menghindarkan manusia dari berbagai macam dosa sosial, serta menawarkan paradigma untuk memperbaiki sistem sosial bagi manusia yang telah dirusak oleh berbagai sistem dan ideologi dari perbuatan mansuai sendiri (Wahono, 2000 : I ). Perkembangan Teologi Pembebasan di Eropah dilihat lebih pada pemikiran, seperti Gerakan sosial Aksi Katolik di Perancis hanya menyuarakan pandangan mereka sahaja tampa melakukan tindakan praktis ini lebih dikarenakan eropah adalah wilayah dominasi kuasa gereja

Pada Tahun 1930, ketidak stabilan ekonomi Dunia berdampak terhadap perkembangan ekonomi antar negara. Di Amerika Latin efeknya amat terasa terutama kebergantung ekspor barang mentah ke Eropah dan Inggeris, sebaliknya mereka juga mengimpor komoditi pabrik. Berahirnya perang dunia kedua harga barang-barang mentah jatuh dipasaran, ini mengakibatkan kekacaun perekonomian sampai pada ketidak mampuan untuk mengimpor barang. Ketidak stabilan ekonomi membuat negara mengambil tindakan industrialisasi untuk menekan lajunya tingkat inflansi, tetapi sebaliknya industrialisasi ini telah melahirkan ketidak seimbangan strata sosial masyarakat. Biaya hidup yang cukup tinggi mengakibatkan kemiskinan terjadi secara cepat dan konflik mulai merebak dimana-mana.

Defenisi Liberal teologi

Menurut Leonardo Boff, Teologi Pembebasan adalah pantulan pemikiran, sekaligus cerminan dari keadaan nyata, suatu praksis yang sudah ada sebelumnya. Lebih tepatnya, masih menurut Boff, ini adalah pengungkapan atau pengabsahan suatu gerakan sosial yang amat luas, yang muncul pada tahun 1960-an yang melibatkan sektor-sektor penting sistem sosial keagaman, seperti para elit keagamaan, gerakan orang awam, para buruh, serta kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis keagamaan (Lowy, 1999 : 27).

Gustavo Gutierrez dalam ungkapannya teologi pembebasan adalah sebuah teologi yang tidak hanya merefleksikan dunia, melainkan juga mencoba melakukan proses transformasi terhadapnya. Ianya teologi pembebasan adalah teologi yang berupaya untuk melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membebaskan cinta dan membangun suatu masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan untuk meraih rahmat dari Kerajaan Tuhan. (Alfred T. Hennelly, SJ, 1995: 16)
Kemunculan Pergerakan Teologi Pembebasan

Menurut Erizue Dussel merujuk kepada ucapan Bartolome de Las Casas pada tahun 1564. Saat itu Bartolome menyadari bahwa Tuhan telah memilihnya untuk membebaskan orang-orang Indian yang mengalami ketidakadilan. Akan tetapi kemunculan tersebut tenggelam pada masa kolonialisasi (1553-1808) karena praktek teologi Kerajaan Kristen yang menutupi praktek ketidakadilan.

Teologi Pembebasan mencuat kembali dengan ikut sertanya para teolog Amerika Latin dalam Konsili Vatikan II, tahun 1962-1965. Gerakan ini di cam oleh beberapa tokoh pemikir yang ternama seperti Jose Miguez-Bonito sebagai pemikir metodnya dan Rubem Alves sebagai ahli gereja, bahwa Roman Khatolik telah mengetahui kemunculan dari Teologi pembebasan terutamanya setelah Conference Vatikan II (1968). Saat itu Gereja Katolik ingin memperhatikan kebutuhan umat manusia dalam konteks hidupnya, yang semakin terbelengu oleh kemiskinan dan kekacaun.

Gustavo Gutierres adalah salah satu Imam atau Paderi dari Amerika Latin berkewarganegaraan Peru, yang mengikuti Converence Vatikan II beliau merupakan pengerak dari kemunculkan pemahaman Teologi Pembebasan. Gutierres berangapan ajaran yang disebarkan oleh gereja barat hanya membuat rakyat malas berfikir dan tidak berusaha keluar dari kemiskinan yang melanda, gereja hanya sibuk menyebarkan ajaran Yesus tampa mempedulikan masalah yang ada, menghimbauh umatnya untuk menerima dengan sabar dan bertahan menghadapi penderitaan dengan menjanjikan kaum miskin yang tertindas mendapatkan surga setelah kematian.
Gutierrez dalam bukunya berjudul A Theology of Liberation menyatakan: “If faith is a comitment to God and to human beings, it is not possible to believe in today’s world without a comitment to the process of liberation”. Bila iman adalah suatu komitmen kepada Tuhan dan umat manusia, maka mustahil keberimanan kita pada hari ini mengabaikan komitmen kepada proses pembebasan umat manusia (dari segala kemiskinan dan penindasan) (Alfred T. Hannelly, 1995: 11).
Gutierres memandang harus adanya suatu pengerak untuk melakukan perubahan pola pikir rakyat terhadap ketidak stabilan kondisi ekonomi, politik, ketidak pedulian Gereja terhadap rakyat dan jurang kemiskinan, iaitu melalui doktrin atau ajaran-ajaran penting yang bersingugan lansung dengan kehidupan rakyat, doktrin ini lah yang boleh memicu kemunculan Teologi Pembebasan. pertama, gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan pada kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil dan tidak beradab, sebagai suatu bentuk dosa struktural. Kedua, penggunaan alat analisis Marxisme dalam rangka memahami sebab musabab kemiskinan, pertentangan-pertentangan dalam tubuh kapitalisme dan bentuk-bentuk perjuangan kelas. Ketiga, pilihan khusus bagi kaum miskin dan kesetiakawanan terhadap perjuangan mereka menuntut kebebasan. Keempat, pengembangan basis kelompok-kelompok masyarakat agama di kalangan orang-orang miskin sebagai suatu bentuk baru keagamaan dan alternatif terhadap cara hidup individualis yang dipaksakan oleh sistem kapitalis. Kelima, suatu penafsiran baru Kitab Suci yang memberikan perhatian penting pada bagian-bagian yang mengusung paradigma perjuangan pembebasan rakyat yang diperbudak. Keenam, perlawanan terhadap permberhalaan sebagai musuh utama agama, yakni berhala-berhala baru: uang, kekayaan, kekuasaan, keamanan nasional, negara, militerisme, peradaban Barat. Ketujuh, sejarah pembebasan manusia adalah antisipasi akhir dari Keselamatan. Dan kedelapan, kecaman terhadap teologi tradisional yang bercorak platonik yang memisahkan antara sejarah kemanusiaan dan ketuhanan (Michel Lowy, 1999: 25-30).
Ajaran yang sekaligus menjadi kritikaan terhadap gereja, muncul sebagai pemahaman baru terhadap pandangan agama sampai pada pengunaan konsep Teologi Pembebasan iaitu Teologi Pembebasan merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial, misalnya. Masyarakat terlibat dalam perenungan-perenungan keagamaan. Mereka mempertanyakan tanggung jawab agama itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan agama dalam konteks pemiskinan struktural yang dilakukan oleh colonialis, imprealis, dan perusahan multinasional.
Gutierres dalam menyebarkan perlawan menentang gereja mengunakan ajaran Marx untuk melakukan perubahan iaitu perjuangan klas. Rakyat harus disadarkan, kemiskinan bukan penyakit turunan, keterbelakangan yang terstruktur harus dilawan dengan melakukan perubahan iaitu perubahan dari segi pengetahuan intelektual dan merubah status quo ekonomi. Konsep ini digunakan dengan mendiri beberapa Perguruan Tinggi. Sebaliknya ini menjadi alasan kuat untuk menubuhkan, ”Consenjo Episcopal Latino-Americano ”CELAM”. [1]

Pandangan ini melahirkan kebencian dari golongan elit dan penguasa, seperti pemerintah dan tentara, bahkan para kritikus kristian sekalipun mengangap Guiterres dan kawan-kawan adalah orang yang berdosa mengunakan ajaran Marx kedalam agama. Namun golongan Teologi Pembebasan mencangahnya dengan mengunakan konsep Bible. Lukas bab 1 ayat 51-53 perjanjian lama : ”Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar, dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Hujjah ini menisbihkan pengunaan ajaran marx akan tetapi pandangan Marx diakui oleh kelompok Liberal Teologi adalah sebagai alat analisis untuk mencabar kuasa elit yang dominan.

Pertikain ini membuat jurang antara sikaya dan simiskin semakin ketara, ketidak puasan golongan bawah membuat konfik menjadi-jadi dan kaum ploretar mencoba melakukan perlawanan dengan menyuarakan revolusi kekerasan, seperti Camilo Torres uskup dari peru bergabung dengan gerilyawan dan terbunuh di Bucaramnga Brasilias selatan pada tahun 1976, begitu juga dengan Pater Rutilio Grande dan Pater John Bosco Burnier Sj.

Pada tahun 1984, pihak Vatikan mengeluarkan instruksi kepada imam Khatolik untuk tidak terlibat aktif kedalam politik, memisahkan politik dengan agama dan melarang sama sekali pengunaan ajran Marx yang disebarkan oleh kritikus teologi pembebasan.

Intruksi Vatikan tidak begitu di respon terbukti ajaran teologi kebebasan menjalar kesrata dunia iatu dunia ketiga seperti Filifina, situasi negara yang sedang berkembang menjadikan jurang kemiskinan begitu ketara antara orang kaya dan orang miskin Kaum miskin ialah penduduk pedesaan yang bekerja sebagai buruh, anggota-anggota suku yang tergusur dari tanah leluhur dan kebudayaan. Selain itu juga pekerja anak, kaum perempuan, pekerja seks. Keadaan ini diperburuk dengan hutang luar negeri, kebijakan ekonomi yang merugikan kaum miskin, keberadaan pangkalan militer Amerika sebagai dominasi asing dan pemerintahan diktator Marcos. Dengan pengaruh teologi pembebasan, perjuangan rakyat yang didokong oleh kaum katolik berhasil mengulingkkan Perdana Mentri Ferdinan Marcos, dengan aksi masa. Teologi pembebasan di Filipina lebih dikenal dengan Teologi Perjuangan, perjuangan untuk membebaskan rakyat dari ketidak adilan.
Begitu juga dengan Korea, Teologi Pembebasan muncul dikarenakan oleh refleksi orang-orang Kristian miskin melalui penyadaran kaum buruh pabrik tentang penindaan yang dilakukan oleh kapitalisme, keadaan ini menimbulkak kemiskinan bagi pekerja miskin, tenaga perempuan dan kanak-kanak menjadi menjadi ekploitasi dari kapitalisme pabrik, sampai pada lahirnya Teologi Pembebasan dan di Korea Teologi ini di kenal dengan sebutan ”Minjung”[2]


KESIMPULAN

Tidak dapat dinafikan latarbelakang kemunculan Liberal teology dikarenakan oleh faktor ekonomi kapitalis, ekonomi yang menindas rakyat dan ketidak adilan dari golongan kaya terhadap kaum miskin. Semangat kebebasan kaum tertindas yang melawan ketidak adilan menantang kediktatoran adalah tindakan yang efektif bagi kaum teologi Pembebasan untuk mendapat keadilan, dan keterlibatan beberapa orang Imam gereja pemicu munculnya penentangan terhadap pengimplementasian ajaran yesus.

Perjuangan kaum tertindas yang menginginkan keadilan telah banyak menyadarkan golongan miskin untuk bangkit melakukan perlawan terhadap kemiskinan yang terstruktur kemiskinan yang di bentuk oleh kuasa ekonomi global dan peranan dari beberapa Imam gereja sekaligus menjadi pencetus lahirnya Teologi Pembebasan memberi semangat bagi kaum terdiskriminasi.


RUJUKAN
Amaladoss, Michael, Teologi Pembebasan Asia, Penerbit Pustaka Pelajar dan Insist, Yogyakarta, 2000.
Hennelly, Alfred T., Liberation Theologies: the Global Pursuit of Justice, Twenty-Third Publication, USA, 1995
Lowy, Michel, Teologi Pembebasan, Penerbit Insist dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
Wahono Nitiprawiro, 2000, Teologi Pembebasan ; Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya, Yogyakarta : LKiS
Jurnal Kuliah ” A Brief Overview of Liberation Theologi”.
[1] Dalam sidang Celam,1,2,3, 1962, 1968, 1979 di Medellin, Colombia dan Meksiko. Menyifatkan gereja-gereja khatolik memikirkan masalah-masalah aktual, budaya ekonomi dan menyimpulkan penindasan telah menjelma menjadi kekerasan yang terinstitusi, dan Mengecam Marxsi sebaliknya mengutuk kapitalisme, kedua ajaran ini membuat manusia menjadi budak ambisi kekayaan, kekuasaan, sex, dan kenikmatan duniawi yang mengrogoti hubungan manusia dengan tuhan. Dan pada sidang Celam inilah lahirnya buku Teologi Pembebasan karya Gustavo Guiterres.
[2] Minjug adalah sebutan untuk mereka yang tertindas secara ekonomi, dan sosial politik. Teologi Minjung dipengaruhi oleh alam pikir timur tentang Han dan Dan. Han adalah perasaan gusar, susah, marah, tak berdaya sebagaimana dialami mereka yang tertindas. Sedangkan Dan ialah cara pemecahan persoalan Han, yaitu dengan penyangkalan diri untuk melepaskan diri dari impian hidup enak.

Anwar dan Masa Depan Politik Malaysia

Selasa, 02 September 2008 13:47 WIB
Anwar dan Masa Depan Politik Malaysia
Oleh Haris Mubarak Mahasiswa S-3 Ilmu Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia

KEMENANGAN Anwar Ibrahim dalam pilihan raya kecil (pemilu lokal) Pematang Pauh, Pulau Pinang, 26 Agustus 2008 lalu, untuk menggantikan kedudukan Wan Azizah Wan Ismail yang mengundurkan diri dari parlemen, membuat politik Malaysia semakin panas. Namun, kemenangan Anwar dalam pemilu lokal ini bukanlah satu hal mengejutkan, mengingat sejak pemilu 1982 Anwar mampu memenangi kawasan tersebut.

Walaupun kemenangan Anwar bukan satu hal yang mengejutkan, pemilu Anwar kali ini adalah pemilu yang istimewa yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena ini adalah pemilu pertama Anwar bersama Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan pemilu pertama setelah sembilan tahun terbelenggu dalam larangan berpolitik praktis.

Ada tiga faktor utama kemenangan Anwar Ibrahim. Pertama, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Barisan Nasional semakin meningkat dengan naiknya harga bahan bakar minyak yang mencapai 40% pascapemilu Maret lalu yang mengakibatkan harga-harga barang merangkak naik. Keadaan ini diperburuk lagi dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kronisme yang masih belum dapat diberantas oleh pemerintah. Strategi pemerintah untuk menarik hati rakyat dengan menurunkan harga minyak sebanyak RM29 sen menjelang pemilu tidaklah banyak membantu memulihkan image pemerintah di mata masyarakat.

Kedua, penjegalan terhadap langkah Anwar menuju parlemen dengan berbagai kasus seperti kasus sodomi yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim pada bekas pembantunya, Saiful Bahri serta proses pemilihan yang dari awal dinilai berbau money politics, ancaman kepada pemilih, tidak jelasnya data pemilih dan sebagainya, telah semakin meningkatkan popularitas Anwar Ibrahim yang berada pada posisi teraniaya. Ini terbukti dengan keberhasilan Anwar menang mayoritas dengan kelebihan suara sebesar 15.671 dari wakil BN Datuk Arif Shah Omar yang hanya mendapat 15.524 ribu suara.

Ketiga, tumbuh suburnya media alternatif (internet) sebagai bentuk perlawanan dari media perdana yang dikuasai oleh pemerintah. Hasil penelitian Ahmad Nizam Sulaiman et al (2008) tentang media alternatif dalam pemilu di Malaysia menunjukkan bahwa partai pembangkang (oposisi) lebih banyak menggunakan media alternatif dibandingkan dengan partai pemerintah. Pada Pemilu 1999 misalnya, PAS paling banyak menggunakan cara ini untuk menyerang partai pemerintah dan akhirnya dapat menang di beberapa negeri. Namun pada Pemilu 2004, strategi PAS tidak banyak membantu, malah PAS hanya mampu menang di Kelantan. Pada Pemilu 2008 bulan Maret lalu, terjadi pertarungan media alternatif antara partai pemerintah dan oposisi. Namun, menurut Nizam (2008), partai oposisi lebih banyak menguasai wilayah ini. Pada pemilu lokal ini, media alternatif tetap dijadikan sebagai salah satu strategi partai oposisi untuk menandingi media pemerintah.

Masa depan politik Malaysia

Walaupun kemenangan Anwar dalam pemilu ini tidak mengubah kedudukan pemerintahan Barisan Nasional, pemerintah akan mendapat tekanan yang tidak hanya dari partai oposisi, tetapi lebih dari itu dari dalam partai itu sendiri. Kehadiran Anwar Ibrahim dalam parlemen akan semakin memperkuat kedudukan partai oposisi dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan kabinet di dalam mengambil keputusan. Terlebih lagi suara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat (gabungan partai oposisi) tidak jauh berbeda.

Dari dalam sendiri, kepemimpinan Abdullah Badawi, baik di pemerintahan maupun di partai politik akan terancam, mengingat bahwa pascapemilu yang lalu Abdullah Badawi didesak untuk mengundurkan diri karena kekalahan UMNO dan ini akan membawa perpecahan dalam partai itu sendiri. Akibatnya akan banyak elite politik yang melompat ke partai lainnya. Termasuklah isu bahwa Arif Omar yang baru bertanding melawan Anwar akan melompat ke partai oposisi walaupun itu dibantah keras oleh Omar sendiri.

Dengan demikian, kembalinya Anwar Ibrahim ke dalam arena politik praktis akan mengubah peta kekuatan politik Malaysia. Apabila pemerintahan Barisan Nasional tidak mampu membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, jalan Anwar menuju singgasana perdana menteri akan semakin terbuka.

Sumber: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjczOTQ=

KONSEP E-GOVERNMENT

By: Dori Efendi

(Mahasiswa S2 Ilmu Politik, National University of Malaysia)

PENGENALAN

Berkembangnya wacana globalisasi merupakan pertanda dari agin perubahan mulai dari sistem teknologi informasi, ekonomi, politik dan sebagainya. Transisi yang berlaku memaksa negara ketiga melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahan dan mengejar ketinggalan dari negara maju. Perubahan ini di mulai dari memberi pelayan kemudahan kepada sektor pentadbiran kerajaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Pemerintah juga harus memberikan konsentrasi kepada sektor awam, pemerintah dengan korporat, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.

Jentera pentadbiran awam ini di tujukan untuk memudahkan kerja-kerja kerajaan dalam menangani masalah rakyat khusunya pelayanan yang baik kepada masyarakat kerana pengurusan yang berkesan dalam perhitmatan awam amatlah diperlukan ini dipandang dari kakitangan kerajaan yang bekerja digaji oleh rakyat melalui pungutan cukai.

Untuk memastikan keberkesanan ini, pemerintah mengambil inisiatif dengan mengaplikasikan Kerajaan Elektronik sebagai sistem pentadbiran awam yang cekap. Inisiatif ini bermaksut unutk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memberikan informasi yang aktif kepada semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam agenda kerajaan.

Oleh masalah-masalah tersebut tulisan ini mencuba membincangkan, keberkesanan Kerajaan Elektronik boleh dikatakan sebagai kaedah yang berkesan dalam pentadbiran awa. Ini dikarenakan aplikasi Kerajaan Elektronik memiliki pelbagai permaslahan dalam pengunaannya karena Kerjaan Elektronik mengunakan kaedah penyampain melalui pengunaan teknologi.

DEFINISI KONSEP KERAJAAN ELEKTRONIK

Seiring dengan era globalisais dan meningkatnya peranan teknologi maklumat dalam pelbagai aspek maka Aplikasi Kerajaan Elektronik merupakan keadeh baru dalam pentdbiran awam.

Kaedah ini sering kali mendapatkan respon yang kurang baik oleh masyarakat awam, premis-premis miring sering kali muncul apabila pemerintah mensosialisasikanya kemasyarakt. Defenisi Kerajaan Elektronik yang dianggap sulit difahami memicu pelbagai perdebatan dari para sarjana untuk menjelaskannya. Banyak kalangan sarjana menuangkan idea mereka untuk mendefenisikanya supayah masyarakat bisa menerimanya dengan pemahaman yang mudah.

Ariff dan Chen Cuan (2000:21) mentakrifkan kerajaan elektronik itu adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyusun semula bagaimana kerajaan itu dapat bekerja dengan lebih baik lagi dengan cara mencari bagaimana pemerintah mengoperasikan dan memberikan perkhidmatan awam dengan cekap kepada masyarakat. Pandanga ini merujuk kepada aplikasi Kerajaan Elektronik di Malaysia melalui proyek Multimedia Superkoridor, dimana pandangan ini mengemukakan matlamat kerja pemerintah dalam mewujutkan teras Kerajaan Elektronik dalam sistem pentadbiran awam. Matlamat ini termasuk yang paling penting yaitu pengunaan kad pintar, perdangagan elektronik, usahawan berteknologi, dan jaringan web sedunia.

Holmes (2002:21) pula mendefenisikan kerajaan elektronik ialah:

the use information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer oriented, cost effective, and altogether different and better way. It affects an agency’s dealings with citizens, business, and other public agency’s as well as its internal business processes and employees.

Menurut Holmes (2002:32) lagi, Kerajaan Elektronik adalah suatu inisitif pengunaan teknologi untuk menyampaikan pelayanan yang berkesan bagi semua bisnis kerajaan dengan rakyat, bisnis kerajaan dengan korporat, bisnis kerajaan dengan negara lain, dan bisnis kerajaan dengan semua pihak yang terkait. Defenisi yang dikemukakan memangdang kerajaan dari skop bisnis yang artinya pelaksanaan Kerajaan elektronik dianggap memberi keuntungan kepada pemerintah dalam proses pelaksanaannya.

Menurut Ndou (2003:11) mendefenisikan Kerajaan Elektronik merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesame lembaga pemerintahan yang melahirkan bentuk hubungan ba

Menurut Ndou (2003:14) Implementasi pelayanan publik melahirkan bentuk baru yang akan membagikan empat domien utama aplikasi Kerajaan Elektronik diperlukan bagi membolehkan implementasi dan ekploitasi sepenuhnya keempat-empat bentuk ini untuk menjadikan Kerajaan elektronik mentercapai tujua.

Hurain yang dijelaskan Ndo mencoba memberi perhubungan bentuk baru unutk lebih mudah dipahami dan digunakan, wilayah perhubungan ini akan memberikan implikasi-implikasi tertentu dalam penerapanya.

Bank Dunia (2000) memberikan definisi untuk istilah e-government, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Menurut Bank Dunia (2002) Pengunaan e-government dari agenci pemerintah untuk pengunaan teknologi informasi sebagai area networks, internet, dan mobile Computing yang memiliki kemampuan untuk membina hubungan dengan warga negara, bisnis dan semua pihak untuk kerajaan.

Walau bagaimanapun para sarjana mendefenisikannya ianya merujuk dalam pengunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pelayanan lebih cekap untuk agensi kerajaan, wargan negara dan semua pihak yang terkai. Namum defenisi tidak hanya terbatas pada defenisi diatas karena pengunaan Kerajaan Elektronik tergantung pada tujuan aplikasinya dari masing-masing negara, seperti Kanada lebih menekankan kepada pelayanan masyarakatnya ketimbang hubungan bisnis dengan korporat. India pula mengunakanya pada sektor kebebasan warga negaranya untuk memilih tempat dan waktu dalam mengakses informasi dan mempergunakan layanan pemerintah.

Akan tetapi dari defenisi dan pelaksanaan Kerajaaan elektronik memunculkan bentuk perhubunga wilayah baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (government to government), G2E (Government to Employe).

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KERAJAAN ELEKTRONIK

Larinya idea pengunaan Kerajaan Elektronik meliputi berbagai fase yang memicu kemunculanya antara fase yang memicu adalah Globalisasi, Kemajaun Teknoli Informasi, meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat.

i Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia.

Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), maka saat ini bergeser ke arah masyarakat (demand side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif – dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah).

ii Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentu saja buah dari

Teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa moderen harus bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain

mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dirinya.

iii Penghantaran perhitmatan awam yang kurang cekap pada ranah birokrasi menjadikan kemunduran untuk pemberian pelayanan bagi masyarakat terutama di lihat dari efektifitas masa yang urang berkesan. Pelaksanaan yang masih mengunakan jasa tenaga manusia memperlambat hubungan kerja antara agensi-agensi kerajaan hal ini berdampak kepada kualiti yang tidak cekap dalam pengurusan pentadbiran awam, maka sudah semestinya kerajaan mengambil tindakan dengan mengunakan pelayanan teknologi supaya proses kerja terjadi lebih cepat untuk keberkesanan yang cekap.

iv Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan, dan-lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi; bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur

lainnya.

Ketiga aspek di atas penyebab terjadinya penerapan pelayanan melalui Kerajaan Elektronik agar pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang ada.

Negara Inggris misalnya melihat perkawinan antara pemerintah dengan teknologi informasi melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai Electronic Service Delivery (ESD), yaitu bagaimana melalui media elektronik dan digital, pemerintah dapat menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakatnya. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi salah satu pemicu kemunculan Kerajaan Elektronik di Inggeris, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan dirinya dengan para pelakunya, yaitu masyarakat umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya.

BENTUK PERHUBUNGAN BARU DALAM KERAJAN ELEKTRONIK

Government to Citizen (G2C)

G2C merujuk kepada perhubungan antara kerajaan dan rakyat secara elektronik. Ianya membolehkan rakyat mencapai maklumat dan perhitmatan daripada kerajaan dengan segera tampa menyianyiakan waktu, perhitmatan ini boleh didapatkan bila-bila masa dan ini seterusnya meningkatkan penglibatan rakyat dalam pengunaan teknologi maklumat, khusunya pengunaan komputer dan akses internet.

Contoh dari aplikasi pengunaan G2C di Malaysia adalah seperti berikut:

A. Elektronic Services (e-services)

i. http://www.gov.my/

ii. http://www.ekl.gov.my/

iii. http://www.eservices.com.my/

iv. http://www.myeg.com.my/

v. http://www.rilek.com.my/

B. Elektronic Labour exchange (ELX)

i. http://www.elx.gov.my/

vi. http://www.esyariah.gov.my/

Governmen to Business (G2B)

G2B merujuk kepada perhubungan secara elektronik antara agensi-agensi kerajaan dan sektor swasta. Perhubungan ini akan membolehkan sektor swasta meningkatkan keyakinan untukberurusan dengan kerajaan karena ianya dapat mengurangkan keranah birokrasi dan rasuah.

Contoh dari pelaksanan dan pengimplementasian G2B di Malaysia ialah e-Perolehan (http://www.eperolehan.com.my/) yang diuruskan oleh kementrian keuangan Malaysia.

Government to Government (G2G)

G2G adalah merujuk kepada perhubungan secara elektronik antara agensi-agensi yang terdapat dalam sesebuah kerajaan dan juga perhubungan antara sebuah agensi kerajaan dengan sebuah agensi kerajaan yang lain. Perhubungan ini akan membawa kepada sebuah pangkalan data yang membentuk sumber penjimatan kos selain dari pada meningkatkan tahap kepercayaan.

Contoh pelaksanaanya G2G di Malaysia ialah Generic Office Environment (GOE)[1] dan Sistem Pemantaun Projek (SPPII)[2]

Government to Employee (G2E)

G2E merujuk kepada perhubungan antara kerajaan dengan kakitanganya. Pelaksanaannya membolehkan kakitangan kerajaan mendapatkan maklumat terkini mengenai dasar dan perancangan kerajaan. Ianya juga merupakan kaedah terbaik untuk menyediakan pembelajaran secara elektronik dan penyatuan maklumat peribadi kakitangan.

Contohnya G2E yang dilaksanakan di Malaysia ialah Human Resources Management Information System (http://www.eghrmis.gov.my/) yang diuruskan oleh jabatan perhitmatan awam dan e-Pembelajaran Sektor Awam (http://www.epsa.intan.my/) yang dibawah pengurusan Institut Tadbiran Awam Negara.

Menurut Ndo (2003:19), tiga domien utama aplikasi Kerajaan Elektronik diperlukan bagi membolehkan implementasi dan ekploitasi sepenuhnya keempat-empat Model Utama dalam Kerajaan elektronik tercapai. Tiga domain utama yang berkenaan ialah:

e-Administration

pelaksanaan ini diperlukan untuk tugas-tugas pentadbiran automasi dan perkomputeran pejabat dan juga untuk memperjelas hubungan strategik di antara proses-proses yang terlibat di peringkat dalaman, antara jabatan dan dan setiap fungsi.

e-Citizen dan Service

pelaksanaannya diperlukan bagi penyiadaan saluran komunikasi dan menjalinkan hubungan yang rapat di antara kerajaan dengan warganegaranya.

e-Society

pelaksanaannya akan membolahkan perhubungan dan interaksi yang melampaui sempadan di antara agensi kerajaan, sektor swasta dan komunikasi sivil.

KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN KERAJAAN ELEKTRONIK

Mengurangkan Kos dan Meningkatkan Tahap Keefisienan

Pelayanan yang disediakan oleh kerajaan atas talian memberikan kemudahan kepada kakitangan kerajan dalam melakukan aktiviti keraja seperti pengunaan e-mail akan memberikan penjimatan kos iaitu kakitangan kerajaan tidak lagi perlu mengunakan memo-memo untuk pangilan musyawarat ianya boleh digunakan melalui e-mail rasmi dari jabatan kerajaan.

Pengunaan alat ICT yang canggi dalam melaksanakan tuga kerja sememangnya akan memberikan damapak positif terutama efektifitas masa, penjimatan kos dalam jumlah pengeluaran uwang yang besar. Malaysia menjalin hubugang dengan negara luar seperti dalam hubungan kerjasa isu Alam Sekitar yang tergabung dalam United Nation Development Program (UNDP), untuk melakukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung didilamnya tidak lagi secara langsung mengunjungi tetapi dialok ini boleh di laku dalam talian, mekanisme ini menjimatkan masa, menjimatkan kos, kerajaan tidak perlu mengeluarkan uwang untuk biaya penginapan, biaya transportasi dan sebagainya.

Selain itu penerapan ICT dalam perhitmatad awam juga akan mengurangkan proses-proses yang tidak efisien dalam sesuatu aktiviti dengan membolehken perkongsian maklumat diantara agensi kerajaan. Contohnya pengunaan sistem yang berasaskan Web memberi ruang kepada jabatan yang berlainaan.

Meningkatkan Kualiti Penyampain

Pengunaan kaedah yang bersifat tradisional melibatkan jangka masa yang panjang untuk mengurus suatu urusan dan sulit mendapatkan ketelusan. Contohnya seseorang yang inggin mendapatkan permohonan permit kelulusan utuk perniagaan harus mengisi borang permohonon kelulusan dari beberapa jabatan dan diharuskan mengunji pejabat yang berlainan . keadaan ini meakan waktu yang panjang dalam pengurusan, hal ini terkesan mempersulit pelayanan kepada rakyat.

Melalui kaedah Kerajaan Elektronik yang menyediakan permohonan secara atas talian, permohon itu boleh dilakukan bila-bila masa dan menjimatkan waktu. Bermakna orang yang memohon bukan sahaja tidak terikat dengan waktu kerja, permohonan ini juga boleh disemak bila-bila masa untuk memastikan sama ada di proses atau tidak mengikut piagam pelangan sebagai mana yang dijanjikan.

Melahirkan Ketelusan dan Anti Rasuah

Kerajaan Elektronik meningkatkan ketelusan dalam proses membuat keputusan dimana dalam kebanyakan situsasi ianya memberi ruang dan peluang kedapa rakyat untuk terlibat secara langsung seperti masyarakat boleh memberikan pendapat idea, dan cadangan dalam ruang forum yang telah disediakan, serta sistem aduan atas talian. Kemudahan ini seterunya akan membolehkan kerajaan untuk sentiasa menilai semula prosedur sedia ada agar keseimbangan antara birokrasi, keselamatan dan keselesaan akan sentiasa diperolehi.

Meningkatkan Tahap Kapasiti Kerajaan

Pengunaan ICT dalam penstrukturan semula aktifit pentakbiran dalaman, proses komunikasi dan perhubungan, serta aliran permindahan maklimat akan meningkatkan lagi kapasiti kerajaan kerana kemampuanyan untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih pantas dan berkesan.

Sekiranya jumlah transaksi bagi satu urusan dalam sebuah agensi kerajaan diletakkan sebagai kayu pengukur terhadap peningkatan kapasit, maka iatelah pun mencapai sepenuhnya. Untuk contok kongkritnya kapasiti Jabatan Imegrisen untuk memproses suatu permohonan bagi mendapatkan Paspor Antarabangsa bukan sahaja dapat meningkatkan pengunaan ICT berbanding dengan pengunaan kaedah manual malah ianya juga telah mengurangkan masa tempo lebih cepat daripada sebulan menjadi tiga hari.

Meningkatkan Kualiti Pembuatan Keputusan

Pembentukan Kualiti dan ruangan forum atas talian akan membolehkan interaksi dan komunikasi yang berterusan antara rakyat dan kerajaan berlaku. Perhubungan melauli saluran-saluran sebegini akan memberikan impak kepada proses pembuatan keputusan yang berkesan oleh kerajaan. Ini lebih dikarenakan adanya tindakan maklum balas yang sentiasa diperolehi daripada rakyat dan membolehkan kerajaan mengkaji juga mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menangani sebarang isu yang dihujjahkan.

Secara tidak lansung, penglibatan yang aktif di dalam perbincangan mengenai segala tindakan kerajaan akan membolehkan rakyat mencetuskan idea-idea mereka selain daripada berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Ia seterusnya akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan perubungan di antara keduanya akan menjadi lebih erat walaupun tampa pertemuan secara langsung.

Selain itu pengunaan sistem atas talian juga akan memastikan kemungkinan untuk berlakunya kesalahan dalam proses manual seperti, tersalah mengisi borang, kesilapan menaip dan kelewatan penghantaran borang untuk pengesahan tidak akan terjadi. Pengaliran maklumat yang tepat dan pantas dari pelbagi sumber juga akan menjimatkan masa yang diperlukan dalam memproses sesuatu transaksi.

Menggalakan Pengunaan ICT

Hakikat bahawa pengunaan peralatan dan kemudahan ICT memudahkan urusan kerajaan, tidak dapat dinafikan sama sekali. Bagi memastikan pelaksanaan inisiatif Kerajaan Elektronikdilaksanakan secara menyeluruh setiap agensi kerajaan diseluruh negara akan dibekalkan dengan peralatan ICT yang canggih dan terkini. Ini seterusnya akan memudahkan mereka dalam melaksanakan tugasan harian.

Pelaksanaan kerajaan elektronik bukan sahaja akan meningkatkan pengunaan ICT dalam sektor kerajaan malah ia turut memberikan kesan kepada sektor swasta dan rakyat. Ini keranan untuk menggunakan kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan melalui inisiatif Kerajaan Elektronik maka sudah pasti peralatan dan kemudahan ICT perlu disediakan.

PELAKSANAAN KERAJAAN ELEKTRONIK DI MALAYSIA

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara memporak-porandakan sistem pemerintahan, kondisi ini membuat negara-negara Asia Tenggara mencari pelbagi solusi untuk keluar dari ancaman kehancuran. Malaysia salah satu negara yang berhasil keluar dari permaslah ekonomi ini, transisi dari krisis ekonmi ini memposisikan Malaysia dalam negara yang sedang menuju kemajuan, salah satunya Malaysia memiliki kesan dalam penggunaan Kerajaan elektronik yang biasanya dipahami lebih berkesan di negara maju.

Begitu juga dengan pernyataan, Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi

...the Government has put place supporting administrative mechanisme, legal framework, common infrastucture, human resources and orther requirements so that the development and implementation of the ICT can be done smoothly (Mohd Rais dan Nazariah Khalid 2003:81).

Pernyataan perdana menteri dalam menjelaskan penggunaan Keraan Elektronik sememangnya melihatkan kepedulian besar untuk memejukan sistem pemerintahan yang berimplikasi kepada kesejahteraan rakyat. Dengan pengunaan Kerajaan Elektronik ini secara tidak langsung menopang kemajuan sumbermanusia yang dibutuhkan negara untuk kelansungan kemajuan masa hadapan.

i Sejarah Kerajaan Elektronik di Malaysia.

Kerajaan Elektronik di populerkan oleh Amerika Syarikat pada tahun 1998 dibawah kepemimpinan Presiden Clinton’s sekaligus melahirkan momerandum agenda Government Paperwork Elimination. Idea yang diperkenalkan menjadi sistem baru dalam pentadbiran kerajaan ianya dianggap memberikan keuntungan bagi kemudahan kakitanggan awalm dalam melaksanakan tugas harian mereka.

Dimalaysia idea ini juga telah muncul pada dekade yang hampir sama namun tidak populer karena permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negrara asia. Inisiatif ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya akan tetapi kerajaan tetap memberi perhatian terhadap agenda ini meskipun keadaan ekonomi dalaman masih tidak stabil.

Pada tahun 1997 Malaysia secara tekniknya mepunya badan khusus untuk pemodenan sistem pentadbiran awam, tanggungjawab ini disandang oleh unit pemodenan pentadbiran negara (MAMPU) ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1997 (Junaidi 2006:8) inisiatif ini sememangnya diperlukan dalam era globalisasi ini untuk memperbaharui sistem pentadbirang dengan memberi pelayanan yang berkesan kepada semua pihak yang terkait.masenubuhkan satu institusi yang berperan mng

ii Bentuk Aplikasi kerajaan Elektronik di Malaysia

Salah satu perkara yang amat ditekankan dalam pengurusan strategik ialah pengurusan organisasi yang teratur untuk menjalankan polisi awam samada dari segi pemantaun dan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan pengurusan strategik berjalan dalam jangka masa yang panjang, untuk proses aplikasinya setiap polisi tidak bisa dilaksanakan dalam masa yang singkat ianya memakan masa yang lama supaya pelaksanaan berjalan sesuia dengan polisi kerajaan, pelaksaan kerajaan Elektronik di Malaysia dipandang sesuai pengunaannya dalam proses pembangunan negara, terutama negara dalam proses pembangunan infrastuktur yang membutuhkan ketelusan kepada rakyat.

Untuk membina kelestarian Kerajaan Elektronik ini kerajaan membuat proyek besar Multimedia Super korridor, merangkumi matlamat sebagian polisi Kerajaan Elektronik seperti Kad Pinta, sekolah bestari, Teleperubatan, Kumpulan Penyelidikan dan Pembagunan Perdangagan Elektronik, Ushawan Berteknologi dan Jaraingan Web sedunia. Pertama Pendidikan Kerajaan juga turut mengambil perhatian kepada pendidikan dengan menggaplikasi Kerajaan Elektronik kedalam sistem pendidikan seperti sekolah bestari disana sistem pembel;ajaran berasaskan pengunaan teknologi maklumat dan para pelajar juga di perkenal cara pengunaan teknologi dan akses web. Tujaan dimasukknya kerajaan elektronik kedalam sitem pendidikan ini dikarenakan polisi jangka panjang tersebut yang membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu unutk masa hadapan. Dengan memperkenalkan kaedah ini generasi mendatang diharapkan boleh mengaplikasi sepenuhnya.

Kedua Jabatan Pengangkutan Jalan Teraras Pengankutan Jalan yang sebelum mengunakan kaedah Kerajaan Elektronik dalam melakukan hubungan kerja selalu mengunakan kaedah manual. Masyarakat awam yang mau melakukan pembaharuan lesen, pembayaran cukai jalan contohnya harus mengunjungi secara lansung kepejabat bersangkutan, ini sanggat tidak efektif bagi pengurusan yang cekap, dengan pengunaan kaedah Kerajaan Elektronik pengurusan semacam itu telah teratasi rakyat tidak perlulagi beratur untuk melakukan pembayaran mereka boleh mengunakan perhitmatan secara langsung dengan pengunaan internet yang telah disediakan.

Ketiga E-Prosurement kaedah ini diletakakn dibawah naungan Kementrian Keuangan dan Perbendaharaan Malaysia. Ianya berfungsi sebagai pangkalan data dan sistem perhitmatan kepada masyarakat awam yang mahu menmbayar cukai-cukai awam dan sebagianya. Generic Office enviroment jabatan ini di koordinasikan langsung dibawah jabatan perdana menteri unutk melakukan pengontrorlan kerja-kerja kerajaan.

Keempat Pusat Imformasi Pengurusan Sumber Manusia Kaedah ini menjadikan kerajaan memudahkan untuk mengetahui rakyat malaysia baik yang berada dalam negara maupun yang berada diluar, ini memastikan betapa pedulinya kerajaan dalam memberikan kemudahan untuk rakyat.

Kelima Sistem Pemantaun Proyek Kerajaan tujuanya untuk melakukan pemantau semua proyek-proyek pemerintah agar terhindar dari penyelewang dan pertindihan kuasa dalam pembagian proyek kepada kontraktor.

Keenam Bandar Pintar yang berfungsi sebagai wilayah tampa wayar telah memberi masukan terhadap kemajuan Kerajaan elektroni bahkan lagi Bandar Pintar ini dipercaya sebagai tempat strategik pengurusan kerajaan seperti dijadikan perantaran untuk melakukan hubungan bisnis menarik pelabur asing kedalam negara. Banyak syarikat-syarikat besar seperti Microsoft, IBM, Hewlett packard telah menanam modal di malaysia.

Ketuju pengunaan MyKad selain impak yang di atas pengunaan MyKad kepada seluruh warga negara bukan sahaja meningkatkan kapasiti kerajaan Malaysia untuk lebih mudah melakukan pemantaun keselamatan malah ianya turut membolehkan penambahbaikan keatas sistem penyampaian yang dilakukan dengan menyatukan maklumat Lesen Memandu, Pasport, Kesihatan, e-tunai, Touch ”n Go dan Prasarana Kekunci Awam (PKI).

Dari penerapan Kerajaan Elektronik ini maka malaysia dalam rating dunia dimasukkan dalam kategori tigapuluh besar, kesuksesan mengunakan kaedah ini tidak lepas dari perencanaan dan aplikasi di atas yang bisa mengatasi permasalahan kakitangan kerajaan dalam mengunakan teknologi, rakyat dan generasi muda.

Table A-1 E-Government Country Rankings, 2007 (with 2006 in parentheses)

Rank	Nation	Rating Out of 100 Pts	Rank	Nation	Rating Out of 100 Pts
1. (1)	South Korea	74.9 (60.3)	2. (3)	Singapore	54.0 (47.5)
3. (2)	Taiwan	51.1 (49.8)	4. (4)	United States	49.4 (47.4)
5. (6)	Great Britain	44.3 (42.6)	6. (5)	Canada	44.1 (43.5)
7. (48)	Portugal	43.8 (31.3)	8. (12)	Australia	43.5 (39.9)
9. (27)	Turkey	43.5 (33.7)	10. (8)	Germany	42.9 (41.5)
11. (7)	Ireland	42.4 (41.9)	12. (16)	Switzerland	42.3 (36.9)
13. (38)	Brazil	41.1 (32.1)	14. (11)	Dominica	41.0 (40.0)
15. (65)	Bahrain	40.3 (29.6)	16. (32)	Liechtenstein	40.0 (33.0)
17. (40)	Equatorial Guinea	40.0 (32.0)	18. (133)	Andorra	39.0 (24.0)
19. (14)	New Zealand	38.4 (37.6)	20. (35)	Italy	38.0 (32.9)
21. (10)	Spain	37.7 (40.6)	22. (20)	Hong Kong	37.5 (35.4)
23. (19)	Finland	37.3 (35.6)	24. (30)	Vatican	37.0 (33.5)
25. (36)	Malaysia	36.9 (32.7)	26. (15)	Netherlands	36.8 (37.4)
27. (46)	Czech Republic	36.7 (31.7)	28. (106)	Brunei	36.5 (26.8)
29. (84)	Cyprus (Republic)	36.4 (28.3)	30. (40)	Liberia	36.0 (24.0)
31. (56)	Austria	36.0 (30.6)	32. (17)	Azerbaijan	36.0 (36.0)
33. (143)	Sierra Leone	36.0 (24.0)	34. (39)	Bhutan	36.0 (32.0)
35. (175)	Costa Rica	36.0 (20.0)	36. (73)	Eritrea	36.0 (29.0)

CABARAN KERAJAAN ELEKTONIK

i Infrasturtur ICT

Infrastuctur ICT merupakan cabaran utama dalam pelakasanaan Kerajaan Elektronik. Ini kerana pelaksanaanya memerlukan reka bentuk (architecture) yang terdiri daripada prinsip asas (prinsiples), model dan piawain yang diperlukan. Penghasilan reka bentuk yang besar dan efisien memerlukan perbelanjaan yang besar. Sudah pasti bagi negara yang terbilang miskin akan mengalami kesulitan dan ketinggalan dalam mengaplikasikan Kerajaan Elektronik. Kepesatan di bidang ICT seluruh dunia juga menyebabkan perubahan peralatan dan perkakasan ICT menjadi lebih canggih. Hal ini kan menjarakan lagi jurang antara negara maju dan negara yang masih membangun.

Penekanan kepada e-readliness[3] dan kadar celik ICT (ICT Literacy) juga perlu dititik beratkan kerana persoalan mengenai infrastruktur ICT bukan sahaja melibatkan peralatan Komputer dan Telekomunikasi malah lebih daripada itu. Ini kerana semakin tinggi tahap pendidikan masyarakat maka semakin mereka akan menerima dan seterusnya menggunakan aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik.

ii Isu Polisi

Pelaksanaan Kerajaan Elektronik memerlukan pembaharuan daripada aspek peraturan ,peranan, polisi dan undnag-undang. Malaysia telah memperkenalkan undang-undang siber yang bertujuan mengekang aktiviti penggodam professional daripada menggodam sistem kerajaan, namun aktiviti ini terus juga terjadi lantaran kurang nya penguatkuasaan oleh pihak berwajib(Mohd Rais et al:2003). Ini karena ianya akan melibatkan aktiviti yang melibatkan isu-isu seperti tandatangan elektronik, kebebasan maklumat, pengawalan data, jenayah komputer, hak cipta dan harta intelek.

Inisiatif Kerajaan Elektronik yang membolehkan transaksi secara elektronik berlaku akan membawa makna segala proses dan kontrak perlu diperakui sah melalui aspek undang-undang formal. Malangnya aspek undang-undang yang cukup penting ini pada negara membangaun belum lagi mendapat perhatian yang serius. Cabaran ini perlu diatasi sebaik sahaja inisiatif Kerajaan Elektronik dimulakan di sebuah negara.

iii Pembangunan Sumber Manusia dan Latihan Berterusan

Cabarang yang sebenarnya harus diambil perhatian serius oleh kerajaan dalam mengaplikasikan Kerajaan Elektronik ialah kemahiran pengunaan ICT di kalangan kakitangan awam. Jika di lihat dari aspek professionalisme pengemdali program aplikasi yang secara umumnya para pegawai perkhidmatan awam, hampir 30 peratus daripada mereka mempunyai kemahiran aplikasi komputer pada tahap asas(Nazariah Khalid:2003). Ini terjadi karena kurangnya pelatihan kepada kakitangan awam.

Perrkara ini perlu diatasi karena pengunaan Kerajaan Elektronik memerlukan pelbagai kemahiran sama ada dari aspek teknologi, komersial dan pengurusan. Kemahiran teknikal seperti installasi, penyelengaraan, reka bentuk dan implementasi infrasturktur ICT juga diperlukan selain daripada mempunyai kemahiran asas untuk mengunakan dan menurukan proses atas talian.

KESIMPULAN

Untuk memberikan pengurusan yang berkesan dan cekap dalam pentadbiran awam pengunaan inisaitif Kerajaan Elektronik memang diperlukan. Hal ini akan memberi dampak kepada berjalannya pengurusan yang cepat dan telus keranah masyarakat awam, dan perang control pemerintah kepada kakitangan kerajaan boleh berjan secara licin dan tersistematik.

Akan tetapi aplikasi Kerajaan Elektronik jika tidak ditopang oleh aspek-aspek di atas maka pengunaanya tidak bisa dikatakan berjalan lancar sepenuhnya, kerana aplkasi ini memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Namun aplikasi Kerajaan Elektronik dalam sistem pemerintahan tidak boleh kita dewakan karena Kerajaan Elektronik juga dihadapi oleh permasalahan yang sanggat mustahak dalam pengimplementsinya.

RUJUKAN

Heeks, R. 2006. Implementing and Managing e-government. London: SAGE Publication ltd

Hirs, P dan Norton, M. 1998. Elektronik Government. Information Teknologies and Citizen. http://www.parliment.uk/post/egov.htm. (25 ogos 2008)

Holmes, D. 2002. Egove: eBusiness Strategies for Government. London: Nicolas Brealey Publising

Ibrahim Ariff dan Goh, Chen Chuan.2000. Multimedia Super Corridor. Kuala Lumpur: Leeds

Junaidi Abu Bakar 2006. Kepimpinan Dan Pembaharuan Pentadbiran Awam. Dalam. Ghazali Mayudin(penyt) Demokrasi, Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Rais Abdul karim & Nazariah. 2003. E-Government in Malaysia. Improving Responsiveness. Pelanduk Publications.

Muhammad Rais Abdul karim & Nazariah. 2003. E-Government in Malaysia. Dlm. The Implementation Blueprint, hlm. 69-79. Subang Jaya: Pelanduk Publications (m) Sdn Bhd

Ndou, V.D.2004. E-Government for Development Countries: opportunites and challenges.http://unpan1.un.org/intradoc/group/public/document/untc/unpan01367.pdf. (26 ogos 2008)

Pavlichev, A. & Garson, G.D. 2004. Digital Government: Principles and Best Practices. United state of Amerika: Idea Group Publishing.

Wan Idros Wan Sulaiman 2002. Pengurusan Strategik. Dalam Ghazali Mayudin(penyt) Politik Malaysia Perspektif Teori Dan Praktik. Bangi: Penerbit Universiti KebangsaanMalaysia.

Word Bank Group. 2007. E-gov Full Definition. http//go.worldbank.org/M1JHE0Z280. (23 Ogos 2008)

http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2003-04/03-032.html:(29 ogos 2008)

http://www.bke.prawo.uni.wroc.pl/static/events/conferences/materials/EMP_emine%26w2.ppt+elektronik+service+delivery+in+england&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl.html : (29 ogos2008)

http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm:( 29 ogos 2008)

http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html (5 september 2008)

http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment.html (24 ogos 2008)

---

[1] GOE merupakan satu kaedah pengurusan dokumen dan pejabat yang membolehkan pekerja menguruskan persekitaran kerja mereka secara efektif dan efisien melalui pengunaan ICT. Pelaksanaanya adalah secara web-based dan disesuaikan mengikut persekitaran kerja organisasi yang terlibat. Bagi tujuan proyek Pilot Kerajaan Elektronik Malaysia, ia telah dilaksanakan di Pejabat Perdana Mentri.

[2] SPP II merupakan satu mekanisme yang membolehkan kerajaan memantau pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah. Pelaksanaanya membolehkan pencapain semasa sesuatu proyek kerajaan diawasi oleh Implementation Coordination Unit (ICU) agar ianya sentiasa mengikut jadwal dan selari dengan matlamat pelaksanaannya.

[3] Merujuk kepada keupayaan sesebuah Negara untuk menggunakan kelebihan yang ada pada teknologi internet sebagai pemangkin bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan modal insan. Beberapa komponen yang terkandung di dalamnya ialah infrastruktur telekomunikasi, sumber manusia dan rangka kerja polisi dan perundangan.